Geliat Masyarakat: Stop Money Politic Dalam Pilkades Kabupaten Wonosobo

    Geliat Masyarakat: Stop Money Politic Dalam Pilkades Kabupaten Wonosobo
    No Money Politic Dalam Pilkades Selanjutnya, Untuk Menciptakan Pemimpin Yang Amanah

    WONOSOBO - Politik uang atau Money politic diduga terjadi dihampir menyeluruh di acara Pilkades yang sangat meresahkan dan merugikan untuk masyarakat. Bagaimana tidak, dengan cara kotor ini ahirnya masyarakat juga yang dirugikan. Karena pelaksanaan tugas dan amanah menjadi pemimpin sangat susah dilakukan dengan cara yang baik dan benar bahkan malah sebaliknya, mencari kembalian modal yang sudah dikeluarkan dalam proses pencalonan.

    Wakil bupati Wonosobo Gus Albar saat dihubungi awak media, memberikan saran untuk masyarakat yang menginginkan proses Pilkades berjalan tanpa Politik Uang (Serangan Fajar) agar  bisa bekerja dengan dinas terkait yang menangani hal ini.

    “Politik uang dalam Pilkades memang sangat memprihatinkan dan susah untuk dibuktikan, namun bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Dengan keikutsertaan masyarakat yang peduli dan menginginkan proses Pilkades bebas Politik uang, saya menyarankan agar masyarakat sama-sama kompak perangi hal ini. Setelahnya saya sarankan perwakilan masyarakat untuk bisa bekerjasama dengan Kesbangpol, KPU dan Bawaslu yang akan membantu hal ini, ” Ungkap Gus Albar.

    “Saya yakin nanti dari ketiganya akan memberikan saran dan solusi apa yang menjadi keluhan masyarakat tentang Politik uang yang diduga masih terjadi dalam proses Pilkades disetiap desa. Kami dari pemerintahan Kabupaten Wonosobo insyaallah akan membantu apa yang menjadi keluhan masyarakat jika memang masyarakat benar-benar menginginkan hal ini, ” Tambahnya.

    Salah seorang warga masyarakat desa karangrejo, kecamatan Selomerto - Wonosobo yang tidak mau disebut namanya saat bertemu dengan awak media memberikan statment, bahwa Politik uang merusak demokrasi yang sudah ada.

    “Saya melihat Politik uang yang terjadi disetiap Pilkades ini sangat merugikan masyarakat, karena setelah jadi maka seorang kepala desa akan bekerja tidak maksimal dan juga pasti akan mencari cara bagaimana mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Bahkan yang ada jika diingatkan akan bilang, Kamu kan dulu sudah terima uang dan modal saya besar, ” Ungkapnya.

    Keprihatinan masyarakat tentang hal ini sudah banyak sekali terjadi di banyak tempat, dan harapan masyarakat semoga pemerintah mampu membantu menyelesaikan hal ini. (Noer77)

    Nurhidayat

    Nurhidayat

    Artikel Sebelumnya

    Babinsa Koramil 12/Wadaslintang Latih Pramuka...

    Artikel Berikutnya

    Kapolres Wonosobo: Perhatikan 4 Poin Penting...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Pemda Wonosobo Gelar High Level Meeting TPID untuk Kesiapan Natal dan Tahun Baru
    Leonardy Harapkan Kongres PB Lemkari Akhir Januari 2025
    Bakso Petir Cabang Pringapus Kalikajar Makin Rame Dikunjungi Pecinta Kuliner
    Bawa 1,2 gram Sabu Seorang Pria Warga Kertek Ditangkap Di Pasar Reco
    Hendri Kampai: Perlawanan Rakyat atas Ketidakadilan, Indonesia Menghadapi 'Vigilante Virtual'

    Ikuti Kami